YOGYAKARTA, JOGPAPER.NET — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) belum menggunakan big data secara optimal dalam mewujudkan Jogja Smart Province (JSP). Selama ini, data hanya disimpan di dinas masing-masing sehingga berpengaruh pada kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Demikian dihasil penelitian Sri Khaerawati Nur, Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Program Magister Fakultas Teknologi lndustri, Universitas Islam Indonesia (FTI UII) kepada wartawan di Yogyakarta, Jumat (30/8/2019). Khaerawati didampingi Dhomas Hatta Fudholi ST, MEng, PhD, Dosen Program Studi Teknik Informatika; Izzati Muhimmah, ST, MSc, PhD, Ketua Program Studi Teknik Informatika Program Magister FTI UII.
Lebih lanjut Khaerawati yang lulus dengan predikat Cumlaude ini mengatakan saat ini Pemda DIY belum memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi. “Saat ini masih banyak tenaga outsourching yang menangani big data”, kata Era, panggilan akrab Khaerawati.
Beberapa tahun terakhir, jelas Era, Indonesia mulai mengadopsi konsep smart city untuk mengelola sebuah provinsi dengan konsep smart province. DIY menjadi salah satu provinsi yang tengah mengadopsi konsep tersebut. Hal in dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, sekaligus menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di dalamnya.
“Konsep smart province di DIY dikenal dengan Jogja Smart Province (JSP). Pemanfaatan big data dan peningkatan kapasitas teknologi merupakan hal yang penting dalam mewujudkan konsep smart province. Pemerintah dengan manajemen dan dukungan pengelolaan yang smart akan dapat mencapai tujuan peningkatan pelayanan yang diinginkan”, katanya.
Namun, jelas Era, berbagai tantangan muncul seiring dengan jumlah data yang semakin tinggi. Selain itu, aliran data dan konektivitas yang semakin cepat, sebaran dan bentuk informasi yang beragam, serta keabsahan informasi yang beredar.
Untuk itu, kata Era, dibutuhkan evaluasi secara bertahap untuk mengetahui sejauh mana kondisi masyarakat, dukungan dan langkah ataupun program pemerintahan dalam mengadopsi konsep smart province. Pengukuran dilakukan dari dua sisi. Pertama, kesiapan penggunaan big data dengan menggunakan The Data Warehousing Institute (TDWI) Big Data Maturity Model Guide.
Kedua, kesiapan pemerintah dalam mengadopsi konsep JSP dengan menggunakan Smart City Readiness Framework. “Kedua pengukuran ini digabungkan untuk mendapatkan tingkatan kesiapan big data untuk smart province”, tandas Era.
Hasilnya, pengukuran kesiapan teknologi pada Jogja Smart Province mendapatkan hasil bahwa pemerintah telah melakukan proses implementasi dukungan teknologi dengan 63% masuk ke dalam kategori Sebagian (partial). Kemudian 6% implementasi masuk kategori Di Atas 50% (over 50%), 3% target telah diimplementasikan dengan Lengkap (complete), dan sisa 28% target implementasi belum dilakukan/Tidak Ada (none).
“Target implementasi tersebut lebih banyak dilakukan pada dimensi Smart Governance. Artinya, dimensi tersebut menggambarkan fokus utama pemerintah DIY dalam melakukan pengembangan dan perbaikan tata kelola dari sisi teknologi”, katanya.
Sementara Izzati Muhimmah mengemukakan FTI UII akan mendampingi Pemda DIY dalam mewujudkan JSP. “Sudah ada pembicaraan di tingkat Dekanat dengan Pemda DIY dan sudah ditandatangani memorandum of understandinya (MoU)-nya”, kata Izzati.
