MAGELANG, JOGPAPER.NET — Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) memiliki peran dalam meningkatkan keamanan siber. Sedangkan keamanan siber merupakan salah satu komponen penting dalam kedaulatan digital. Saat ini, serangan siber semakin kompleks dan canggih menuntut organisasi untuk memiliki sistem pengamanan yang kuat dan terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Prof Dr Uky Yudatama, SSi, MKom, MM, MPsi pada pidato pengukuhan Guru Besar di Sidang Terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA), Jawa Tengah, Selasa (19/5/2026). Pengukuhan yang berlangsung di Auditorium Kampus 1 UNIMMA, Prof Uky Yudatama menyampaikan pidato berjudul ‘Tata Kelola Teknologi Informasi sebagai Fondasi Kedaulatan Digital Indonesia: Penguatan Struktur, Kapabilitas, dan Nilai Publik.’
Lebih lanjut Uky Yudatama menjelaskan tata kelola TI harus mencakup kebijakan keamanan yang komprehensif. Di dalamnya meliputi manajemen risiko, pengendalian akses, serta pemantauan sistem secara real-time. Hal ini dimaksudkan agar kerugian serangan siber bisa ditekan. “Data menunjukkan bahwa kerugian global akibat kejahatan siber diperkirakan mencapai USD 10,5 triliun per tahun pada tahun 2025,” kata Uky Yudatama.
Menurut Uky Yudatama, transformasi digital di Indonesia mengalami percepatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya penetrasi internet. Bahkan fenomena ini sejalan dengan tren global, di mana digitalisasi menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing organisasi dan negara.
Di Indonesia, kata Uky Yudatama, pertumbuhan ekonomi digital menunjukkan tren yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi yang semakin besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Percepatan transformasi digital, kata Uky Yudatama, menuntut tata kelola teknologi informasi (TI) yang kuat, adaptif, dan terintegrasi. Tata kelola teknologi informasi merupakan kerangka kerja yang memastikan penggunaan TI selaras dengan tujuan organisasi serta mampu menciptakan nilai tambah.
“Penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan tingkat kematangan tata kelola TI yang tinggi cenderung memiliki kinerja yang lebih baik, baik dari sisi efisiensi operasional maupun inovasi. Bahkan, studi empiris menunjukkan bahwa implementasi IT governance yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi hingga lebih dari 20% dibandingkan dengan organisasi yang tidak menerapkannya secara sistematis,” kata Uky.
Namun di Indonesia, jelas Uky, implementasi tata kelola teknologi informasi masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu tantangan utama adalah fragmentasi kebijakan TI. Banyak organisasi, khususnya di sektor publik, masih mengembangkan sistem informasi secara terpisah tanpa integrasi yang memadai.
Selain itu, rendahnya kesadaran akan pentingnya tata kelola teknologi informasi juga menjadi isu krusial, terutama di sektor pendidikan dan pemerintahan. Banyak organisasi masih memandang teknologi informasi sebagai fungsi operasional semata, bukan sebagai aset strategis.
Uky Yudatama mengharapkan adanya integrasi antara riset akademik dan kebijakan publik dalam bidang teknologi informasi (TI). Integrasi ini menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan transformasi digital, khususnya di sektor pendidikan, pemerintahan, dan industri.
Dalam banyak kasus, kegagalan implementasi kebijakan digital tidak disebabkan oleh kurangnya teknologi, tetapi oleh lemahnya integrasi antara temuan ilmiah dan praktik kebijakan. “Karena itu, diperlukan suatu pendekatan sistematis yang mampu menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan implementasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy),” harap Uky Yudatama. (*)
