YOGYAKARTA, JOGPAPER.NET — Dalam perkara perceraian di pengadilan agama, suami istri lebih banyak menggunakan alasan perselisihan terus menerus, sehingga hakim menilai apakah rumah tangga sudah dalam kondisi broken marriage atau belum. Akibatnya, dalam perceraian yang disebabkan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, perlindungan hukum tidak optimal. Kondisi ini mendorong seorang hakim Pengadilan Agama RI, Muhammad Najid Aufar melakukan penelitian disertasi sebagai syarat untuk meraih gelar doktor pada Program Doktor Hukum Islam Universitas Islam Indonesia (DHI UII) Yogyakarta.
Selama menyusun disertasi dibimbing promotor Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A sedangkan sebagai kopromotor Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag. Dilanjutkan menempuh Ujian Terbuka Sidang Doktor DHI UII yang diselenggarakan di lantai III Gedung KHA Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang km 14.5 UII Sleman, Jumat, 17 Juli 2026. Ujian terbuka dipimpin langsung oleh Rektor UII, Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU dibantu sekretaris Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI. Adapun sebagai penguji Dr. Maulidia Mulyani, SH.,MH juga Dr. Asmuni, MA serta Dr. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
Dalam pemaparan disertasi, Muhammad Najid Aufar menyebutkan meskipun instrumen hukum nasional dan internasional sudah memadai, implementasi perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan seksual di Pengadilan Agama masih belum optimal.
Dari disertasi ini, Muhammad Najid Aufar berharap dapat menyumbang pemikiran pada ilmu hukum Islam melalui model perlindungan hukum integratif bagi istri penyintas kekerasan seksual dalam perceraian di Pengadilan Agama. Model ini memadukan filsafat keadilan universal John Rawls yakni keberpihakan pada pihak yang paling tidak beruntung dan ruh syariat Islam Ibn Qayyim. Perlindungan hukum ditegaskan tidak boleh berhenti pada putusan cerai, melainkan harus mencakup dimensi protektif, korektif, dan rehabilitatif.
Dimensi yang dimaksud, terdiri 3 item. Pertama, dimensi protektif, implementasinya tidak konsisten karena mayoritas hakim belum menggunakan UU PKDRT atau UU TPKS sebagai dasar hukum. Sistem pembuktian khusus bagi penyintas pun belum menjadi standar. Satu-satunya hal yang konsisten diterapkan adalah pengecualian syarat pisah rumah minimal enam bulan berdasarkan SEMA No. 3/2023.
Kedua, dimensi korektif implentasainya masih parsial, yakni fakta kekerasan seksual memang telah dimasukkan ke dalam fakta hukum putusan. Namun, pembebanan hak-hak finansial istri pasca-cerai seperti mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah lampau hampir tidak pernah terwujud, sehingga gagal menerapkan prinsip keberpihakan atau sering disebut difference principle Rawls.
Ketiga, dimensi rehabilitatif yang implementasinya masih dianggap nihil, tidak ditemukan adanya mekanisme pemulihan bagi korban, baik di dalam putusan maupun dalam pandangan mayoritas hakim. Kondisi ini dinilai sebagai stagnasi hukum yang gagal menyentuh kemaslahatan atau mashlahah bagi penyintas.
Muhammad Najid Aufar memberiksan saran untuk BSK dan Pusdiklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) serta Ditjen Badilag MA untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus bagi para hakim guna memperkuat pemahaman HAM, perspektif keadilan substantif, dan perlindungan bagi kelompok rentan berhadapan dengan hukum.
Saran lain, untuk MA terdiri dari dua langkah regulasi, yakni merevisi Keputusan KMA No. KMA/032/SK/IV/2006 yakni Pedoman Buku II dengan memberikan penekanan khusus pada perlindungan istri korban kekerasan seksual. Kedua, membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang hukum acara khusus perceraian dengan alasan kekerasan seksual. Regulasi ini harus mengatur sistem pembuktian khusus, pembebanan hak istri secara ex officio (atas prakarsa hakim), serta mekanisme rehabilitasi.
Setelah untuk Mahkamah Agung, Najid Aufar juga sampaikan saran untuk DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 untuk menyesuaikan norma-norma hukum perkawinan agar lebih responsif terhadap kasus kekerasan seksual.
Sebelum sesi penutup, Ketua sidang Ujian Terbuka Promosi Doktor Hukum Islam Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo menyatakan Muhammad Najid Aufar berhasil lulus dengan indeks predikat kumulatif 3.97, masa studi 3 tahun 9 bulan dengan predikat cumlaude, berdasar kesepatakan yang tertuang pada berita acara ujian terbuka doktor.
“Muhammad Najid Aufar adalah doktor ke-81 yang diluluskan oleh Program Studi Hukum Islam FIAI UII, atau ke-466 yang dipromosikan oleh Universitas Islam Indonesia,” kata Prof. Hari Purnomo. (IPK)
