YOGYAKARTA, JOGPAPER.NET — Kombinasi data governance dan data science tidak hanya membantu mencegah potensi kecurangan. Tetapi kombinasi keduanya juga dapat mendukung transformasi digital pemerintahan menuju sistem keuangan negara yang lebih efisien, transparan, dan berbasis bukti.
Hal tersebut disampaikan Dr Ahmad Luthfi, S Kom, M Kom, Manajer Akademik Keilmuan Program Studi Magister Informatika (Prodi MI), Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia (FTI UII) Yogyakarta pada saat membuka Kuliah Umum di Kampus FTI UII, Sabtu (20/9/2025). Kuliah Umum menghadirkan narasumber Dr Arie Purwanto, CISA, Deputy Director of Data Science and Data Governance di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Kuliah Umum mengangkat tema ‘Peran Data Governance dan Data Science dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara.’ “Kuliah Umum merupakan proses awal dalam pemberian informasi edukatif kepada mahasiswa yang diharapkan akan membentuk fondasi akademik bagi mahasiswa,” kata Ahmad Luthfi.
Lebih lanjut Ahmad Luthfi menjelaskan Mahasiswa Program Studi Magister Informatika FTI UII perlu memahami peran Data Governance dan Data Science dalam pengelolaan keuangan negara. Sebab keduanya merupakan pondasi penting bagi transparansi dan akuntabilitas. “Pemahaman ini menjadikan mahasiswa S2 informatika siap berkontribusi pada pembangunan tata kelola negara yang lebih modern dan akuntabel,” kata Ahmad Luthfi.
Sedang Arie Purwanto mengatakan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menuntut adanya transparansi, akurasi, serta pertanggungjawaban yang jelas dari setiap institusi publik. Dalam era digital, peran Data Governance dan Data Science menjadi kunci untuk memastikan data dikelola secara terstruktur, terlindungi, serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang obyektif.
“Melalui tata kelola data yang baik, proses pemeriksaan dapat lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik. Sementara pemanfaatan data science memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap pola, risiko, dan peluang dalam pengelolaan keuangan negara,” kata Arie Purwanto.
Menurut Arie Purwanto, penerapan keduanya masih menghadapi tantangan besar. Pertama, dari sisi people, literasi digital dan kompetensi Artificial Intelligence (AI) masih terbatas. Selain itu, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) dengan keahlian khusus seperti data analyst dan data scientist.
Kedua, dari sisi process, regulasi dan standar audit berbasis AI perlu diperkuat agar sistem lebih auditabel dan dapat ditelusuri. Ketiga, aspek technology menghadapi persoalan kualitas data, infrastruktur teknologi informasi (TI) yang belum memadai, serta risiko bias, keamanan, dan privasi.
“Karena itu, sinergi antara peningkatan kapasitas SDM, kebijakan yang adaptif, dan teknologi yang andal menjadi langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas keuangan negara di era digital,” tandas Arie Purwanto.
Data science, kata Arie Purwanto, memiliki peran penting dalam ekosistem akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Efisiensi pelaksanaan fungsi pemeriksaan keuangan negara dapat ditingkatkan menggunakan produk-produk data science seperti visualisasi data, pemodelan deskriptif dan prediktif, dan clustering.
Menurut Arie Purwanto, menggunakan produk data science, pemeriksa dapat mengetahui potensi anomali dalam transaksi keuangan atau proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini membantu pemeriksa untuk lebih fokus serta mendalam ketika melakukan pengujian di lapangan.
“Penggunaan produk data science dapat memangkas waktu pemeriksaan dan pemeriksa dapat melakukan pengujian substantif yang lebih luas. Tahapan proses dalam data science hanya dapat dijalankan dengan baik dan berkualitas apabila terdapat tata kelola data (data governance) yang memadai yang memastikan kejelasan mengenai peran dari masing-masing stakeholder dalam manajemen data,” katanya. (*)
