YOGYAKARTA, JOGPAPER.NET — Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Prof Dr Muchlas MT menandaskan data statistik merupakan aset yang berharga bagi akademisi, dosen dan mahasiswa. Data statistik digunakan untuk induktif approach di dalam suatu proses penelitian.
Rektor UAD mengemukakan hal tersebut pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Program Studi Ekonomi Pembangunan UAD, di Auditorium Lantai 3 Kampus 1 UAD, Kamis (17/7/2025). Seminar mengangkat tema ‘Membaca Kota Yogyakarta melalui Data Statistik sebagai Dasar Kebijakan Publik.’
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan memorandum of understanding (MoU) antara UAD dan BPS Kota Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan penandatangan PKS antara Fakultas Ekonomi Bisnis UAD, BPS Kota Yogyakarta dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta.
Lebih lanjut Rektor UAD menjelaskan semua kajian induktif pasti berdasarkan data. Sedang semua kajian scientific tidak hanya menerapkan kajian deduktif, tetapi sebagian besar melakukan kajian induktif atau data. “BPS merupakan satu lembaga negara yang memiliki kewenangan penuh di dalam melaksanakan fungsinya sebagai wali data. BPS memiliki data base yang luar biasa,” kata Muchlas.
Rektor UAD berpesan kepada mahasiswa agar selalu mengutamakan penggunaan data dari sumber primer, bukan sekunder. “Adik-adik mahasiswa tentu sekarang sudah AI (Artificial Intelligence) minded. Kalau diberi tugas dosen, yang pertama kali dibuka aplikasi ChatGPT dan menulis … tolong berikan data kepada saya jumlah pengangguran akibat problematika ekonomi Indonesia….. . AI dan Google yang kita gunakan itu menggunakan data sekunder. Sedang BPS menempatkan diri sebagai sumber primer dan menempati urutan utama dalam penggunaan data,” pesan Rektor UAD.
Sedang Walikota Yogyakarta, Dr (HC) dr H Hasto Wardoyo, SpOG(K) dalam sambutan tertulis yang dibacakan Drs Kadri Renggono MSi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta mengatakan data menjadi tulang punggung operasional dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Pemerintah KotaYogyakarta telah mengambil langkah-langkah konkret dalam membangun tata kelola berbasis data.
“Sebagai contoh, penanggulangan kemiskinan dan percepatan penanganan stunting, kami menggunakan data by name by address agar intervensi bisa tepat sasaran. Kami juga terus mendorong penggunaan dashboard data untuk memantau kinerja Perangkat Daerah, capaian RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), serta integrasi antar-sistem informasi di lingkup perangkat daerah,” kata Hasto Wardoyo.
Lebih lanjut Hasto menjelaskan Pemkot Yogyakarta juga menjalin kerja sama dengan BPS (Badan Pusat Statistik), termasuk pemanfaatan data Sensus Penduduk dan Survei Sosial Ekonomi. Data ini telah memberikan landasan kuat dalam penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan strategis daerah.
Pada tahun 2025, tambah Hasto, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan akselerasi terhadap implementasi Data-Driven Government pada tema terkait kependudukan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta data berbasis keluarga. Setidaknya ada tiga tujuan penerapan Data-Driven Government.
Pertama, mendorong Perangkat Daerah menggunakan data yang tersedia sebagai dasar penyusunan kebijakan danperencanaan program. Kedua, mengindentifikasi dan mengelola sumber data yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah agar dapat diakses dandigunakan bersama. Ketiga, menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, sehingga dapat digunakan untuk evaluasi dan perbaikan layanan.
“Kami berharap, akselerasi terhadap implementasi Data-Driven Government menjadi salah satu cara membangun budaya literasi data di kalangan ASN. Di samping itu, peningkatan literasi data bagi ASN, khususnya perencana dan pelaksana kebijakan, bertujuan agar para ASN mampu membaca, menafsirkan, dan memanfaatkan data secara kritis dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan,” harap Hasto. (*)
Beritanya sangat cepat!!! Pertahankan
Siap, Pak Dion