Kebijakan Pemerintah Atasi Pengangguran Masih Jangka Pendek

Wisnu Setiadi Nugroho, Ekonom dan Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM). (foto : istimewa)
Wisnu Setiadi Nugroho, Ekonom dan Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM). (foto : istimewa)

YOGYAKARTA, JOGPAPER.NET — Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran masih bersifat tambal sulam dan berorientasi jangka pendek. Sehingga anak muda, termasuk lulusan universitas ternama, mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka.

Ekonom dan Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, SE, MSc, MA, PhD mengemukakan hal tersebut dalam diskusi bertajuk ‘Desakan Reformasi Kebijakan Ekonomi’ beberapa waktu lalu. Menurutnya, banyak kebijakan pemerintah saat ini cenderung tambal sulam dan short term.

Bacaan Lainnya

Wisnu Setiadi mencontohkan, bila ada masalah tenaga kerja, lalu pemerintah membuat program penciptaan lapangan kerja, tapi sifatnya jangka pendek. “Sedang dalam jangka panjang tidak dipikirkan seperti vertical mismatch dan horizontal mismatch,” kata Wisnu.

Wisnu menambahkan, banyak mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi merasa kesulitan mencari pekerjaan. Di antaranya, berasal dari kampus besar seperti UGM. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang benar-benar sesuai dengan kompetensi masih terbatas.

“Di kampus ada banyak keluhan, kok susah ya mencari kerja padahal lulusan UGM. Ini menjadi satu fakta yang kemudian pemerintah mungkin harus lihat, turun, dan dengar bahwa ternyata tidak semudah itu untuk mencari pekerjaan saat ini,” kata Wisnu.

Selain itu, Wisnu menyebutkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan jangka panjang tenaga kerja, seperti jaminan pensiun atau hari tua yang layak, belum menjadi fokus utama kebijakan pemerintah. “Belum ada kebijakan yang benar-benar searah untuk memastikan pekerja bisa hidup mapan di masa depan,” katanya.

Kritik juga diarahkan pada kebijakan beasiswa pemerintah seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Menurutnya, pemerintah belum menyiapkan ekosistem yang mendukung para penerima beasiswa setelah lulus. “Banyak yang akhirnya tidak pulang ke Indonesia lalu menjadi isu baru mengapa diberikan beasiswa,” tandasnya.

Menurut Wisnu, fenomena ini membuat sebagian anak muda kehilangan motivasi. Generasi Z tidak hanya mencari pekerjaan yang mapan, tetapi juga ruang untuk aktualisasi diri. Sistem meritokrasi yang seharusnya memberi ruang bagi mereka yang berprestasi dan berkontribusi justru sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Wisnu menambahkan, banyak anak muda yang telah berjuang keras, menempuh pendidikan tinggi, dan berupaya membangun kapasitas diri, justru tersisih oleh sistem yang tidak selalu adil. Posisi dan kesempatan kadang terisi oleh orang-orang yang muncul secara tiba-tiba tanpa rekam jejak kontribusi yang jelas.

Ketika kerja keras tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh, rasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem pun tak terelakkan di kalangan generasi muda.”Pertanyaannya, apa jaminan anak muda bisa sukses di negeri ini, kalau sistemnya belum berpihak pada usaha dan kemampuan mereka?” tanyanya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *