Larangan Ekspor CPO, Indonesia Bakal Kehilangan Devisa Rp 43 Triliun/Bulan

A Satria Hadi, Dosen FE UWM Yogyakarta. (foto : istimewa)

YOGYAKARTA, JOGPAPER.NET — Keputusan pemerintah melarang ekspor crude palm oil (CPO) mulai Kamis (28/4/2022) diprediksikan bakal berdampak terhadap keuangan di dalam negeri. Indonesia bakal kehilangan devisa sebesar Rp 143 triliun per bulan.

Selain itu, larangan tersebut juga mengacaukan pasokan minyak goreng di pasar dunia. Sejumlah negara yang mengalami kekurangan pasokan CPO akan menyebabkan efek domino kenaikan harga sejumlah kebutuhan dunia. Pada akhirnya kekurangan CPO akan berdampak pada inflasi global.

Bacaan Lainnya

Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Antonius Satria Hadi, SE, MSc mengungkapkan hal tersebut saat dimintai tanggapan tentang larangan ekspor CPO Jumat (29/4/2022). Kandidat PhD dari University of Kuala Lumpur tersebut menyatakan keputusan pemerintah Indonesia menimbulkan dilema di dalam dan luar negeri atau di negara-negara dunia.

Satria menyatakan, harga minyak goreng dalam negeri diperkirakan segera turun menuju normal. Kondisi demikian dapat mengurangi laju inflasi yang tengah meningkat. Seperti hasil studi sensitivitas yang dilakukan BRI Danareksa Sekuritas menunjukkan setiap penurunan 1% harga minyak goreng akan menyebabkan penurunan inflasi sebesar 0.15%.

Dibalik dampak positif, terdapat dilema bagi keuangan Indonesia. “Indonesia akan kehilangan devisa melalui pelarangan ekspor CPO pada kisaran Rp 43 triliun jika selama satu bulan penuh tidak ada kegiatan ekpor. Dampak berikutnya, stabilitas rupiah akan terganggu karena kehilangan 12% dari total ekspor non migas,” kata Satria.

Apabila pemberhentikan ekspor minyak itu dalam waktu lama, pasar minyak goreng dalam negeri kemungkinan over supply. “Menurut data BPS, Indonesia hanya mengunakan 10% dari total produksi setiap bulannya. Sehingga jika tidak diekspor maka akan muncul masalah baru di mana ketersediaan minyak goreng menjadi sangat melimpah,” katanya.

Bagi para petani sawit dan pengusaha, pelarangan ekspor itu menimbulkan masalah penyimpanan. Selama ini para petani sawit dan pengusaha CPO tidak memiliki storage atau alat penyimpanan hasil produksi minyak mentah yang memungkinkan minyak bisa bertahan dalam jangka waktu lama.

Pada tataran global, menurut Satria, sejumlah negara diprediksi melakukan protes, antara lain India, Cina, dan Pakistan. Tanpa pasokan CPO dari Indonesia, mereka kekurangan stok minyak goreng di pasar, dan situasi ini bisa mendorong mereka menaikan harga minyak di negara mereka.

“India dengan pasokan CPO yang menurun maka diprediksi harga kebutuhan seperti sabun, kue, mie hingga shampo akan mengalami kenaikan hingga 10%,” katanya.

Soal kemampuan Malaysia menambah ekspor minyak ke negara-negara dunia, menurut dia, negeri Jiran itu tidak mampu mengisi slot kosong yang ditinggalkan Indonesia. Ditambah lagi dengan  konflik antara Rusia dan Ukraina, pasokan minyak mereka ke negara lain terhambat.

Situasi terakhir ini memicu inflasi pada level global. “Dengan dampak yang begitu luas ini, ada baiknya pemerintah mengkaji kembali kebijakan pelarangan ekspor demi kepentingan bersama,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo pada Jumat, 22 April 2022 memutuskan Indonesia tidak ekspor CPO mulai tanggal 28 April 2022. Keputusan tersebut untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Larangan ekspor CPO itu untuk menstabilkan harga dan menambah stok dalam negeri.

Pos terkait