Arab Spring Harus Menyatukan Pergerakan Islam dan Demokrasi

YOGYAKARTA — Guru Besar Universitas Zaytuna Tunisia, Prof Dr Muhammad Al Mestiri mengatakan Arab Spring memunculkan tantangan baru bagi negara-negara berpenduduk mayoritas Islam. Yaitu bagaimana menyatukan pergerakan Islam dengan demokrasi yang cenderung sekuler.

Muhammad Al Mestiri mengungkapkan hal tersebut pada seminar internasional yang diselenggarakan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Ruang Sidang lantai 1, Kamis (13/102016). Permasalahan baru pasca Arab Spring yaitu bermunculannya pergerakan Islam di berbagai negara mayoritas penganut Islam, serta mempersempit hak wanita dalam berpolitik.

“Kita tahu bahwa pergerakan Islam menggunakan sistem pemikiran Islam. Yang menjadi permasalahan saat ini, bagaimana agar gerakan Islam bisa menerima demokrasi itu sendiri dan bagaimana membangun antara politik dan Islam. Sementara sistem demokrasi telah diterapkan di negara-negara yang terdampak Arab Spring. Ini sulit dilakukan, karena sistem demokrasi berasal dari pemikiran sekuler,” kata Muhammad Al Mestiri.

Lebih lanjut Al Mestiri mengungkapkan fenomena baru pasca Arab Spring adalah rakyat menuntut pemimpin diktator untuk memimpin secara demokratis. Sedangkan permasalahan yang nyata ada pada pergerakan Islam itu sendiri.

Fenomena Arab Spring terjadi tahun 2010 lalu, bermula dari negara Tunisa yang kemudian merambah negara-negara Arab lainnya. Di Tunisia, kata Al Mestiri, Arab Spring berlangsung dalam kurun waktu satu tahun (2010 hingga awal 2011). Kejadian Arab Spring berawal dari ketidakpuasan rakyat Tunisia kepada Presiden Tunisia, Ben Ali.

Kata Al Mestiri, di Tunisia yang merupakan awal kemunculan Arab Spring memunculkan karakteristik gender yang dinamakan Imamah. Wanita tidak bisa menjadi imam (pemimpin, red) yang memerintah secara mutlak. Sehingga banyak gerakan Islam, maupun ranah politik dikuasai laki-laki. “Dilihat dari dampak pasca fenomena Arab Spring ini diharapkan dapat memunculkan model baru dalam perpolitikan yang dapat menyatukan pergerakan Islam dengan sistem demokrasi,” katanya.

Penulis : Heri Purwata






Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *