Perencanaan Kota Harus Melibatkan Expert dan Masyarakat

YOGYAKARTA, JOGPAPER.NET — Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, H Anies Rasyid Baswedan SE, MPP, PhD menandaskan perencanaan kota harus melibatkan ahli dan masyarakat agar dicapai hasil optimal. Salah satunya, transportasi publik di Jakarta sudah menggunakan satu kartu ‘Jaklingko’ sehingga masyarakat bisa berganti-ganti kendaraan sampai tujuan dengan aman dan relatif tepat waktu.

Anies Baswedan mengemukakan hal tersebut saat memberikan kuliah umum di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia (FTSP UII), Jumat (13/12/2019). Kuliah umum yang merupakan rangkaian acara Diskusi Akhir Tahun (DAT) 2019 ini mengangkat tema ‘Masa depan kota di Indonesia.’

Selama ini, jelas Anies, pembangunan kawasan-kawasan kota tidak memperhatikan asumsi dasar perencanaan secara serius. Karena itu, hal yang dibutuhkan adalah bagaimana mengubah mindset perencanaan yang dihadapkan pada tantangan-tantangan.

“Kita saat ini berada pada situasi sebanyak 55 persen penduduk dunia tinggal di perkotaan. Ke depan, diprediksikan 68 persen penduduk akan tinggal di perkotaan tahun 2050. Saat ini sudah terjadi perubahan wilayah dari rural menjadi urban,” kata Anies.

Jakarta dalam waktu yang relatif singkat mengalami jumlah penduduk yang luar biasa. Ini membutuhkan basic services, air bersih, sanitasi, listrik, pembuangan limbah, gas, perumahan, dan lain-lain. Basic services ini merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan.

Jakarta, kata Anies, memiliki masalah yang rumit dan sama dengan persoalan di perkotaan pada umumnya. Jakarta memiliki luas wilayah 660 kilometer persegi, dan jumlah penduduk 10 juta orang pada malam hari, sedang siang hari bisa mencapai 16 juta.

Penduduk tersebut membutuhkan transportasi yang nyaman. Sejak tahun 2018, Anies menggarap angkutan darat yang terintegrasi mulai dari bis hingga Angkot (Trans Jakarta, Kopaja, Metromini, Mikrolet dan lain-lain). Tahun 2020 direncanakan akan terintegrasi dengan kereta api (KRL, MRT, LRT).

Saat ini, kata Anies, integrasi angkutan umum yang sudah berjalan melibatkan 27 operator. Warga hanya menggunakan satu kartu bisa pindah dari satu kendaraan ke kendaraan lain menjadi satu paket. “Alhamdulillah 27 operator mendukung sistem transportasi ini dan dinamakan Jaklingko. Jak dari kata Jakarta, lingko dari bahasa Manggarai NTT yang artinya jejaring,” kata Anies.

Sistem ini, lanjut Anies, terintegrasi secara rute, manajemen, dan tiketing. Rutenya menyambung, warga mudah pindah dari angkutan satu ke angkutan lain. Tiketnya terusan dan manajemennya juga terintegrasi.

Pemerintah DKI Jakarta, kata Anies, membayar jasa dari koperasi-koperasi angkutan yang tergabung dalam sistem. Publik tidak membayar kepada mereka, tetapi kepada Pemerintah DKI sebesar Rp 5.000/tiga jam. Pemerintah DKI Jakarta membayar kepada koperasi tidak berdasarkan penumpang, tetapi jumlah kilometer per hari. Operator harus memutar sesuai dengan rutenya, minimal 90 kilometer dan maksimal 115 kilometer per hari.

“Sehingga Angkot tidak ngetem, karena tidak perlu menambah penumpang. Ada penumpang atau tidak bayarannya sama saja, karena hitungannya kilometer. Supir tidak perlu setor ke majikan, karena supir dibayar bulanan, plus BPJS, dan lain-lain. Supir tidak lagi kejar-kejaran untuk mendapatkan penumpang. Mereka dipantau melalui GPS sehingga kalau keluar rute akan terdeteksi,” tandasnya.

Keberhasilan mengintegrasikan angkutan darat ini mengantarkan Pemerintah DKI Jakarta ini mendapatkan award dari Most Improve Public Transport in the World. “Jakarta menjadi satu dari tiga kota di dunia. Penyerahannya di Washington, Amerika Serikat. Award akan diserahkan Bulan Januari 2020. Pelajarannya, ketika kita menemukan masalah di lapangan maka harus secara serius mencari route cost dan hormati ilmu pengetahuan (panggil para expert). Apakah ini temuan gubernur? Bukan,” katanya.

About The Author

Reply