JMD Harapkan Cuitan Warganet Jadi Masukkan Pemerintah

YOGYAKARTA, JOGPAPER.NET — Pegiat Jogja Mendaras Data (JMD), Fathul Wahid PhD mengatakan JMD telah memantau perbincangan beragam aspek terkait Sustainable Development Goals (SDGs). Pemantauan yang dilakukan sejak 26 April 2018, sudah membuat lebih dari 40 proyek pemantauan perbincangan warganet yang mencakup beragam isu.

“Kami mengharapkan cuitan warganet mendapat perhatian dari pengambil kebijakan. Sehingga cuitan warganet dapat menjadi pertimbangan untuk membuat kebijakan,” kata Fathul yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) terpilih kepada wartawan di Yogyakarta, Kamis (3/5/2018).

JMD, kata Fathul, menemukan beberapa isu diperbincangan warganet dengan cukup intens. Di antaranya, korupsi, infastruktur, kewirausahaan, lapangan pekerjaan, dan kemiskinan. Namun di sisi lain, ada isu yang tidak lagi menarik bagi warnganet. Seperti penebangan liar, pencurian ikan, pencemaran laut, garam nasional, ruang terbuka hijau, rumah susun, kesehatan ibu dan anak, kesenjagan sosial, energi terbarukan, akses air bersih, jambanisasi, dan gizi buruk.

“JMD juga menemukan isu yang bersifat ‘musiman’ seperti tentang UMR yang naik drastis menjelang peringatan Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei beberapa hari lalu,” kata Fathul yang juga Kepada Badan Sistem Informasi UII.

Selain itu, kata Fathul, ada temuan JMD yang menarik untuk didiskusikan lebih jauh. Misalnya, apa yang dapat dilakukan ketika warganet tidak tertarik memperbincangkan isu kesehatan ibu dan anak, akses air bersih, atau jambanisasi?

Padahal isu ini sebagai substansi penting. Sebagai contoh, data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada 2017, 24 juta keluarga di Indonesia belum memiliki jamban dan setiap tahunnya. Hidup tanpa jamban berandil dalam penyebaran penyakit. Setiap tahun, sekitar 165 ribu warga meninggal karena diare dan muntaber.

Bisa jadi, ujar Fathul yang juga Dosen Program Magister Informatika UII, pengguna Twitter bukan mereka yang “terpapar” masalah tersebut. Apakah ini terkait dengan kesenjangan digital? Apakah ini terkait dengan “paparan pengalaman personal” dan “akses informasi” (jarang diangkat oleh media massa/elektronik, misalnya)? Ataukah ini, terkait dengan “keseksian” isu secara politis? “Diperlukan studi lebih mendalam untuk mendapatkan jawaban, tetapi temuan JMD, paling tidak menjadi pemantik diskusi lanjutan,” ujarnya.

Sejak diadopsi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2015, Indonesia telah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG). Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dikeluarkan untuk mendukung inisiatif ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi. Melalui Perpres ini juga, Pemerintah mengundang aktor non-pemerintah, termasuk organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, dan akademisi untuk teribat. Dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif, diharapkan bahwa pembangunan adalah untuk semua, tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “no-one left behind”.

About The Author

Reply